Tiongkok Ancam Blokir Tayangan Liga Primer Inggris Jika Ada Aksi 'Solidaritas Untuk Ukraina' | OneFootball

Tiongkok mempertimbangkan untuk memblokir tayangan televisi mereka untuk Liga Primer Inggris pada akhir pekan ini, menyusul adanya rencana liga tersebut untuk mengadakan aksi solidaritas untuk Ukraina.

Kompetisi kasta tertinggi di Inggris tersebut memang memiliki agenda untuk menggelar aksi resmi guna menunjukkan dukungan mereka terhadap Ukraina setelah negara tersebut diinvasi oleh Rusia.

Seluruh kapten dari 20 klub Liga Primer rencananya akan memakai ban kapten khusus dengan warna bendera Ukraina, dan para penggemar akan diminta bergabung dengan para pemain, manajer, ofisial pertandingan dan staf klub untuk mengheningkan cipta dalam rangka menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina sebelum kick-off.

Selain itu, layar-layar di stadion akan menampilkan tulisan "Football Stand Together" dengan latar belakang biru dan kuning, sesuai dengan warna bendera Ukraina.

Pesan itu akan ditampilkan ke para penggemar Liga Primer di seluruh dunia melalui tayangan televisi dan digital. Logo dan profil pada platform tersebut juga akan diubah untuk mewakili warna bendera Ukraina.

Apa kata Liga Primer?

"Liga Primer dan klub-klub kami dengan sepenuh hati menolak tindakan Rusia dan akan menunjukkan dukungan untuk rakyat Ukraina di semua pertandingan akhir pekan ini," demikian bunyi pernyataan dari Liga Primer.

"Kami menyerukan perdamaian dan seluruh pikiran kami tertuju pada semua orang yang terkena dampak."

Tiongkok dukung Rusia?

Seperti pertama kali dilaporkan oleh BBC, rencana Liga Primer untuk menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina mendapat tanggapan negatif dari Tiongkok.

Tiongkok telah mengecam sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Inggris dan Uni Eropa terhadap Rusia, dan menyalahkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya karena karena memprovokasi negara yang berpusat di Moskwa tersebut.

Ancaman mereka untuk memblokir seluruh tayangan Liga Primer di negara mereka pada akhir pekan ini disinyalir merupakan bentuk dukungan lebih lanjut dari pemerintah Tiongkok kepada rezim presiden Vladimir Putin.